Analisis Pertanggungjawaban Perdata dan Tata Kelola Perusahaan dalam Sengketa Kepemilikan Saham Jawa Pos Group
DOI:
https://doi.org/10.61104/qw.v2i1.1090Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sengketa kepemilikan saham dalam tubuh Jawa Pos Group yang mengungkap kompleksitas hubungan hukum antara pendiri, pemegang saham, dan manajemen korporasi media. Konflik internal ini memicu ketidakpastian hukum perdata dan berpotensi meruntuhkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) pada industri pers nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan klaim kepemilikan saham dari perspektif hukum perdata serta dampaknya terhadap pertanggungjawaban tata kelola korporasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa kepemilikan saham bersumber dari kelemahan administrasi pencatatan dokumen korporasi masa lalu dan ketidakjelasan perjanjian peralihan hak. Ketidakjelasan ini memicu pertanggungjawaban perdata direksi atas dugaan salah kelola aset operasional perusahaan. Di sisi lain, sengketa ini melemahkan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas di dalam internal Jawa Pos Group, yang pada akhirnya mengancam independensi institusi pers sebagai pilar demokrasi. Kesimpulannya, penyelesaian sengketa kepemilikan saham harus didasarkan pada pemenuhan aspek legalitas formal korporasi demi memulihkan tata kelola perusahaan yang sehat dan menjamin keberlangsungan industri pers.
References
Kurniawan, I. (2018). Kepastian Hukum Pencatatan Saham dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan Terbatas. Jurnal Hukum Dagang dan Investasi, 14(2), 112–126.
Lestari, P. (2020). Intervensi Pemilik Modal terhadap Independensi Redaksi Media Massa ditinjau dari Prinsip Good Corporate Governance. Jurnal Komunikasi dan Akuntabilitas Korporasi, 7(1), 45–58.
Nugroho, A., & Wijaya, H. (2022). Tanggung Jawab Pribadi Direksi atas Tindakan Ultra Vires yang Merugikan Perseroan Terbatas. Jurnal Hukum Bisnis Lex Renaissance, 17(3), 204–218.
Prasetyo, B. (2021). Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas dalam Sengketa Kepemilikan Korporasi. Jurnal Adjudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, 5(2), 155–169.
Saputra, D. (2019). Keabsahan Hukum Perjanjian Nominee Saham dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 48(4), 382–395.
Setiawan, R. (2023). Dampak Dualisme Kepemimpinan Perusahaan Media terhadap Kepastian Hak Normatif Pekerja Pers. Jurnal Hukum Kerja Keadilan, 11(2), 87–101.
Suryono, T. (2025). Akuntabilitas Pengelolaan Aset Perusahaan Pers Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Jurnal Mimbar Hukum, 37(1), 12–26.
Utami, S. (2024). Analisis Yuridis Peralihan Hak Atas Saham Kuno yang Tidak Memiliki Akta Otentik Notaris. Jurnal Kertha Patrika, 46(1), 74–89.
Harahap, M. Y. (2018). Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Ed. 2). Jakarta: Sinar Grafika.
Sutedi, A. (2019). Good Corporate Governance di Indonesia: Penerapan dan Implementasi Hukum (Ed. 2). Jakarta: PT Sinar Grafika.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Andi juliandi, Naufal Raid Mukhtar, Salvinus Aratw Maselaman Kelyaum, Farahdinny Siswajanthy, Dinalara D. Butar Butar

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.






