Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Proyek Pemerintah Non-BPJS Ketenagakerjaan
DOI:
https://doi.org/10.61104/qw.v1i2.591Keywords:
Jaminan sosial tenaga kerja, Perlindunganhukum pekerja, Tanggung jawab mandorAbstract
Fenomena pekerja proyek pemerintah yang tidakterdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan menyorotilemahnya pelaksanaan tanggung jawab hukum pemberi kerjaterhadap perlindungan sosial tenaga kerja. Kasus yang mencuat ke publik, seperti temuan Dedi Mulyadi, memperlihatkan masih terjadinya pelanggaran hak normatifpekerja yang seharusnya dijamin oleh Undang-UndangNomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, Undang-Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Penelitianini bertujuan untuk menguraikan bentuk perlindungan hukumbagi pekerja proyek pemerintah yang tidak memperoleh hakBPJS Ketenagakerjaan, menganalisis tanggung jawab hukummandor sebagai pemberi kerja, serta menelaah mekanismepenyelesaian sengketa akibat pelanggaran hak jaminan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatifdengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasiperlindungan hukum bagi pekerja proyek tanpa BPJS belumberjalan optimal akibat lemahnya pengawasan dan kesadaranhukum pelaksana di lapangan. Mandor memiliki kewajibanhukum untuk mendaftarkan pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan, sehingga penguatan aspek penegakanhukum dan sanksi menjadi penting untuk menjaminperlindungan hak pekerja secara menyeluruh.
References
, Kasmiati et al. TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN TERHADAP PEKERJA YANG BELUM TERDAFTAR DALAM BPJS KETENAGAKERJAAN. 2021, 167–86.
agus, sartono. “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2011.” Phys. Rev. E 1, no. 1993 (2011): 1.
British Safety Council. “Who is responsible for workplace health and safety?” Accessed December 3, 2025. https://www.britsafe.org/training-and-learning/informational-resources/who-is-responsible-for-workplace-health-and-safety.
Brouwer, Steven Valerian, and Sami’an. “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA KONSTRUKSI DALAM KONTRAK KERJA MENURUT UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN.” Al Qisthas Jurnal Hukum Dan Politik 16, no. 1 (2025): 93–109. https://doi.org/10.37035/alqisthas.v16i1.12264.
Database Peraturan Perundang-Undangan Indonesia - [PERATURAN.GO.ID]. “UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.” Accessed December 3, 2025. https://peraturan.go.id/id/uu-no-6-tahun-2023.
“Employer Responsibilities | Occupational Safety and Health Administration.” Accessed December 2, 2025. https://www-osha-gov.translate.goog/workers/employer-responsibilities?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc.
Faikotul Masruchah, Ni Komang Arini Styawati , and I Made Arjaya. “Efektivitas Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pada PT Lamaison (LM).” Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik 1, no. 2 (2024): 153–60. https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i2.168.
Mendaftarkan Pekerja Proyek Pada Program BPJS? Apakah Ketentuannya Sama? | Software Absensi. October 4, 2017. https://www.softwareabsensi.com/228/mendaftarkan-pekerja-proyek-pada-program-bpjs-apakah-ketentuannya-sama/.
Mokoginta, Anjas Pratama, Tommy F Sumakul, and Stevan Obadja Voges. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.” Lex Crimen 11, no. 5 (2022): 1–8.
Pakpahan, Elvira Fitriyani. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Digaji Di Bawah Upah Minimum Kota Oleh PT Royal Sejahtera (Studi Putusan No.52/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn).” REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum; Vol. 11 No. 2 (2023): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - November 2023; 30-43 ; Jurnal Ilmu Hukum Reusam; Vol 11 No 2 (2023): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - November 2023; 30-43 ; 2722-5100 ; 2338-4735, January 12, 2024. https://ojs.unimal.ac.id/reusam/article/view/14835.
“Pentingnya Safety Dan K3 Dalam Proyek Kontraktor Bangunan | BCP Kontraktor.” Accessed December 3, 2025. https://bcpkontraktor.com/detail-blog/Pentingnya-Safety-dan-K3-dalam-Proyek-Kontraktor-Bangunan.
Program, Penyelenggaraan, J Aminan, Kecelakaan Kerja, et al. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 20 15 Tentang. no. 23 (1951).
Ratry, Rahadian. “TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA DAN PEKERJA DALAM PENERAPAN K3 PADA PROYEK KONSTRUKSI DITINJAU DARI PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK.” DHARMASISYA 1 (2021): 32.
“Undang-Undang (UU) Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Kepegawaian Politeknik Negeri Jember.” Accessed December 2, 2025. https://kepegawaian.polije.ac.id/undang-undang--uu--tentang-jaminan-sosial-tenaga-kerja.
“Vicarious Liability Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” Fakta Hukum. LBH “Pengayoman,” September 1, 2022. https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/vicarious-liability-berdasarkan-kitab-undang-undang-hukum-perdata/.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 M.Sabiq Alhadi, Faiza Assa’adah, Putri Aulia Siregar, Alya Syarani Batubara, Sonya Syahara, Tri Reni Novita
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
